SMART RT – Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Prabowo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Indonesia memiliki banyak kampus negeri dan swasta, tapi pemimpin mereka disebut Rektor, bukan Gubernur.
Indonesia juga memiliki 38 provinsi yang masing-masing dikepalai seorang Gubernur. Tapi mereka tak punya universitas.
Gubernur Universitas Republik Indonesia, mirip-mirip gubernur Lemhanas.
Substansinya bukan penggunaan istilah Gubernur Universitas yang rancu.
Tapi keberadaan Universitas ala pemerintah itu yang membuat publik kecewa.
Apalagi DPR kebingungan dengan rencana Prabowo yang ingin membangun 10 Universitas Republik baru.
Para legislator Senayan mempertanyakan dasar hukum, blue print dan anggaran untuk Universitas RI tersebut.
Selama ini tidak ada pembicaraan antara Istana dan Senayan. Tau-tau Prabowo melantik Gubernur Universitas dan wakilnya.
Prabowo berencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia atau URI.
Padahal Indonesia sudah memiliki ribuan lembaga pendidikan tinggi.
Langkah ini juga tidak ada sama sekali dalam janji kampanye atau program-program yang digaungkan Prabowo.
Kenapa tiba-tiba muncul?
Di tengah kuatnya tekanan fiskal, rencana pembangunan Universitas RI jelas saja menyakiti rakyat.
Apalagi banyak masalah krusial yang menimpa bangsa ini.
Lalu Prabowo justru memembuat kebijakan untuk pembangunan gedung URI dengan menggunakan APBN.
Menurut data CELIOS, pemerintah masih memiliki tunggakan tunjangan profesi dosen PNS sekitar Rp5,7 triliun.
Saat sama, mayoritas dosen masih harus menggunakan uang pribadinya untuk melakukan penelitian.
CELIOS juga memaparkan data tentang jumlah lembaga pendidikan di Indonesia yang sudah sangat banyak.
Indonesia punya 4.303 lembaga pendidikan tinggi untuk 285 juta penduduk. Rasio ini mencapai satu kampus per 66 ribu jiwa.
Artinya jauh lebih padat dibanding rasio di Inggris dengan 1.418 ribu dan Australia 1.159 ribu penduduk per satu kampus.
Padahal selama ini masih banyak bangunan sekolah rusak, gaji guru yang memprihatinkan, gaji dosen yang pas-pasan.
Di sis lain, sudah teramat banyak sekolah-sekolah kedinasan.
Pemerintah mengeklaim, URI akan mencetak calon-calon pemimpin bangsa.
Orang-orang yang lulus dari URI disebut akan duduk di jajaran pimpinan perusahaan milik negara dan juga menjadi ASN.
Intinya pembentukan URI dilatari keinginan pemerintah memiliki sistem pembinaan pemimpin yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Konsep URI terinspirasi dari sejumlah negara yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat negeri.
Seperti École nationale d’administration (ENA) yang kini menjadi Institut national du service public (INSP).
Lembaga di Perancis itu dikenal sebagai sekolah elite para pemimpin negara itu.
Termasuk mantan presiden François Hollande dan Jacques Chirac.
Begitu pula CEO Orange Stéphane Richard, serta sejumlah presiden negara lain.
Padahal penelitian menunjukkan orang tua siswa ENA seringkali berasal dari kelas sosial atas.
Sangat sedikit yang dari latar belakang kelas pekerja.
Karena itu rencana pembangunan URI banyak ditentang pakar pendidikan, termasuk legislator di Senayan.
Jika mengadopsi sistem ENA, URI berpotensi justru akan menebalkan elitisme di kalangan calon pemimpin pemerintahan.
Dampaknya, meritokrasi bukan lagi menjadi yang paling utama.
Di tengah tekanan perekonomian seharusnya pemerintah menggunakan anggaran dengan bijak, jangan menambah birokrasi yang sudah gemuk.
Birokrasi yang gemuk bakal menyedot anggaran dan gerakannya jadi lambat.
Apalagi pembangunan URI dilakukan tanpa rumusan yang jelas. Tanpa kordinasi dengan legislator. Muncul tiba-tiba seperti sulap.
Pemerintah sudah memiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tugasnya melatih, mendidik, dan membina ASN.
Ada juga Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang mendidik pimpinan pemerintah di tingkat nasional dengan kajian strategi ketahanan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan.
Sejauh ini Lemhanas mempunyai peran yang mirip seperti URI. Tak ada beda.
Pembangunan URI hanya lah menghamburkan anggaran dengan serampangan.
Selama ini banyak alumni UI, UGM, Brawijaya, ITB dan kampus-kampus negeri serta swasta yang bersusah payah masuk CPNS.
Tiba-tiba pemerintah mendidik 399 pegawai baru BUMN untuk dididik di URI. Kesenjangan sosial ini berpotensi membahayakan persatuan pendidikan.
Kecemburuan sosial akan tercipta. Apalagi dihadapkan dengan kondisi guru dan dosen yang masih ngos-ngosan.
Dihadapkan pada kondisi banyak sekolah mengalami kerusakan.
Akses infrastruktur untuk menuju sekolah pun masih jauh dari ideal, terutama di daerah-daerah pelosok dan pedalaman.
Pembangunan URI hanya melengkapi kekecewaan publik yang sudah hampir mencapai batas didihnya.
Tolak rencana pembangunan URI. Pihak terkait dalam hal ini DPR perlu membatalkan rencana tersebut.
Jangan lagi bebankan APBN di tengah tekanan fiskal yang telah mencekik rakyat.
Rudi Agung
